Sukses

Demokrat: Peluang Ada Poros Baru Sangat Kecil, Paling Rasional ke Ganjar Atau Prabowo

Konsekuensi dari majunya jadwal pendaftaran tersebut adalah Demokrat harus secepatnya memutuskan arah koalisi.

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menyatakan, peluang Demokrat membuat poros baru bersama PKS-PPP atau poros empat untuk Pilpres 2024 sangat kecil. 

“Kemungkinannya menurut saya sangat kecil ya, dibandingkan dengan kepada dua koalisi yang sudah pasti,” kata Herman di Kantor DPP Demokrat, Sabtu (9/9/2023).

Apalagi, kini KPU berencana memajukan jadwal pendaftaran bakal capres-cawapres yang semula 29 Oktober-25 November 2023, kini dalam PKPU No.3 menjadi 10-16 Oktober 2023. 

Ia menyebut konsekuensi dari majunya jadwal pendaftaran tersebut adalah Demokrat harus secepatnya memutuskan arah koalisi.

“Itu konsekuensi Perppu. Yang pasti karena ada limitasi waktu pendaftaran capres cawapres, karenanya harus ada keputusan yang cepat juga dari partai Demokrat,” kata Herman.

Herman menyebut waktu yang hanya sebulan membuat peluang membuat koalisi baru menipis, dan hanya bisa memilih merapat Koalisi Ganjara Pranowo atau Prabowo Subianto saja.

“Pendaftaran sudah dekat bagaimanapun kita musti lebih rasional, tentu yang paling mungkin gabung Ke koalisi yang sudah terbentuk baik ke Pak Ganjar atau Pak Prabowo,” kata dia.

Saat ini, Herman menyakini Demokrat akan segera memutuskan sikap partai di Pilpres. “Insya Allah saya yakin Ketua majelsi tinggi, Ketum insyallah dalam waktu dekat bisa memutuskan arah koalisi Demokrat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR Arsul Sani menilai waktu satu minggu untuk mendaftar akan sangat cukup bagi paslon capres-cawapres.

“Saya yakin cukup, kita ambil sisi positipnya yakni publik akan lebih cepat tahu siapa paslon sementara masa kampanye pendek,” kata Arsul saat dikonfirmasi, Jumat (8/9/2023).

2 dari 2 halaman

Cepat Memutuskan Koalisi

Selain itu, Arsul menilai sisi positifnya adalah koalisi parpol akan lebih cepat memutuskan deklarasi bakal capres-cawapres.

“Di sisi lain koalisi parpol juga menjadi harus lebih cepat memutuskan paslon-paslon mereka,” kata Arsul.

Meski demikian, hingga saat ini Arsul menyebut KPU belum menyampaikan resmi soaal draft usulan tersebut. Pihaknya akan menunggu penjelasan resmi dari KPU.

“Kami di Komisi 2 tentu ingin mendengarkan lebih dahulu pertimbangan KPU. Bagi parpol-parpol sendiri saya kira bukan masalah besar jika memang itu berdasarkan kepentingan penyelenggaraan Pemilu lebih baik,” kata dia.